‎Klaim BPR Wakili Warga Dibantah GPS, “Jangan Klaim Semua Warga Tolak Stockpile Aur Kenali”

Senyala.id (Jambi) – Klaim kelompok BPR yang menyebut mewakili masyarakat Aur Kenali, Mendalo Darat dan Penyengat Rendah dalam menolak stockpile serta jalan khusus batu bara dibantah Gerakan Perlawanan Sipil (GPS).
‎
‎GPS menegaskan bahwa tidak seluruh warga di sejumlah wilayah tersebut menolak proyek itu.
‎
‎“Masih banyak masyarakat yang mendukung penyelesaian stockpile dan jalan khusus batu bara. Klaim BPR tentu tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan pemerintah dalam membuat kebijakan,” kata Koordinator Aksi GPS, Mahmud.
‎
‎Menurut Mahmud, Pemerintah Kota Jambi tidak semestinya secara tiba-tiba merekomendasikan pemindahan fasilitas pendukung jalan khusus di Aur Kenali hanya berdasarkan aspirasi satu kelompok yang mengatasnamakan masyarakat luas.
‎
‎“Masih banyak masyarakat yang mendukung. Pemerintah harus mendengarkan kedua belah pihak dan tidak menganggap satu kelompok mewakili seluruh warga,” ujarnya.
‎Protes tersebut disampaikan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam GPS saat menggelar aksi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (30/9/2026).
‎
‎Dalam aksi tersebut, GPS mempersoalkan kebijakan Wali Kota Jambi yang merekomendasikan relokasi stockpile dan fasilitas pendukung jalan khusus batu bara dari kawasan Aur Kenali.
‎Mahmud mengatakan sebagian besar masyarakat Jambi berharap angkutan batu bara tidak lagi melintasi jalan umum. Karena itu, penyelesaian jalan khusus dinilai perlu segera direalisasikan.
‎
‎“Masyarakat berharap jalan umum tidak lagi digunakan angkutan batu bara. Biarkan angkutan tersebut melintas melalui jalan khusus yang akan dibangun,” katanya.
‎Selain mengurangi aktivitas truk batu bara di jalan umum, keberadaan jalan khusus dan stockpile juga dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
‎
‎Mahmud menyebut proyek tersebut berpotensi membuka lapangan kerja, menciptakan peluang usaha, dan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
‎
‎“Kalaupun ada masyarakat yang menolak, bukan berarti semua warga menolak. Pemerintah wajib mendengarkan suara masyarakat secara berimbang dan tidak hanya menerima pandangan dari satu pihak,” ujar Mahmud.
‎
‎Sementara itu, perwakilan warga, Iskandar, mendesak DPRD Provinsi Jambi mengkaji klaim bahwa masyarakat menolak pembangunan stockpile dan jalan khusus batu bara di Aur Kenali.
‎“Warga yang mana? Klaim tersebut perlu diperiksa dan diverifikasi,” kata Iskandar.
‎
‎Menurut Iskandar, banyak masyarakat Jambi menginginkan pembangunan jalan khusus batu bara segera diselesaikan. Keberadaan jalan tersebut diharapkan dapat mengurangi aktivitas angkutan batu bara di jalan umum.
‎
‎Dia menilai langkah BPR dan WALHI yang mendorong relokasi justru berlawanan dengan aspirasi kelompok masyarakat yang menginginkan percepatan penyelesaian jalan khusus.
‎
‎“Semua pihak berhak menolak ataupun mendukung. Namun, jangan mengklaim bahwa sikap tersebut mewakili warga secara keseluruhan,” ujar Iskandar. (YL)
‎